Dampak Politik Tanam Paksa di Jawa 1830-an sungguh dahsyat dan terasa hingga kini. Bukan hanya mengubah batang-batang tebu Jawa menjadi keping-keping gulden, tetapi juga mengkolonisasi arsitektur rumah rakyat. Pelopor perubahan umumnya adalah para juragan pemilik lahan tebu yang dulu, diberi posisi penting di pabrik. Lewat posisi itu ”ide pembaharuan” (baca: kolonisasi langgam arsitektural) menyebar ke kalangan rakyat.

Kurang dari 50 tahun setelah kultuur stelsel diterapkan pada tahun 1830, terutama dari sektor perkebunan, pemerintah Belanda berhasil mengeruk 850 juta gulden (setara 15,4 milyar gulden dihitung dengan indeks 1992 atau sekitar 5 milyar dolar pada hari ini...). Tragisnya, seiring dengan dipanennya aneka ragam tanaman industri perkebunan kolonial pada tahun 1830-1877, 140 ribu orang pribumi wafat karena berbagai macam kekejaman (lihat tulisan Endang Suryadinata, Jawa Pos 10 September 2005, mengutip hasil studi Annemarie van Bodegom dan menyinggung De Excessennota, 1995, studi tentang kejahatan perang tentara penjajah Belanda ─yang sampai kini belum pernah dikompensasikan). Di kemudian hari, perubahan status Malang menjadi Gemeente (kotamadya) pada 1 April 1914 juga  memberi peluang bagi masuknya kelompok industrialis dan kelompok teknisi. Kelompok industrialis merupakan golongan pemegang modal sedangkan kelompok teknisi mendukung upaya penumpukan modal mereka melalui pembangunan infrastruktur.

Pembangunan Pabrik Gula Kebon Agung pada tahun 1905 memperkuat dan mempercepat perubahan lansekap perdesaan (ruralscape). Ibarat semut tertarik gula, migran dari daerah sekitar seperti Blitar, Kediri datang menetap di sekitar pabrik gula Kebon Agung, menyatu dengan kalangan buruh yang tadinya adalah petani sawah. Ambil saja kasus Bapak Nurhasim, 64 -putera pemilik omah gedhong (rumah bata bergaya kolonial) yang pertama di Kebon Agung-  yang menyatakan bahwa gaya "kolonial Belanda" rumahnya dikerjakan atas petunjuk orang-orang Belanda dari pabrik. Penentuan dimensi, gaya, ornamen, teknologi bahan, dan teknik konstruksi diawasi langsung oleh mereka. Tukang bangunan didatangkan dari Pasuruan karena saat itu belum ada tukang lokal yang dapat membangun omah gedhong -meski mereka adalah pembangun rumah gedheg (berdinding anyaman bambu) yang cermat. Bahan bangunan omah gedhong didatangkan dari Pasuruan dan Malang, sedangkan batu bata dibuat sendiri di bawah petunjuk orang-orang Belanda.

Perubahan rumah local leader seperti pada kasus di atas, diikuti oleh rumah rakyat kecil. Dengan kemampuan ekonomi berbeda, mereka membuat rumah tembok serupa yang lebih sederhana, kecil dan kualitas bahan lebih rendah. Pembangunan rumah dinas karyawan pabrik gula warga Belanda di Kebon Agung antara tahun 1920-1940-an, memenuhi panorama desa ini dengan omah gedhong yang cukup cepat merambah ke pelosok perdesaan. Kecenderungan itu seiring dengan yang terjadi di daerah sekitar Malang yang menjadi kiblat perubahan; agen pengubahnya adalah buruh pelaju dari sekitar Kota Malang.

Selain omah gedhong bergaya kolonial, di Kebon Agung masih dapat dijumpai rumah-rumah seperiode, yang bercorak lokal. Ciri-cirinya antara lain beratap limasan pacul gowang, dengan susunan pintu-jendela dua daun simetris. Bambu bahan asli dindingnya (gedheg), kini sudah banyak yang direnovasi. Gaya inilah yang populer sebelum masuknya gaya kolonial Belanda periode 1920-1940-an.

Adaptasi gaya kolonial pada arsitektur rakyat yang menonjol adalah atapnya yang berbentuk perisai. Beberapa rumah memiliki teras dengan atap datar, sedangkan yang lain tidak memiliki teras. Dinding depannya rata tanpa adanya penonjolan pada ruang tamu seperti halnya pada rumah dinas atau rumah kolonial lainnya. Kemungkinan bentuk ini merupakan adaptasi dari rumah tradisional yang dinding depannya rata dan terasnya sempit. Satu hal penting: meski wajahnya berubah, susunan ruang dari rumah yang mengadaptasi gaya kolonial ini masih sama dengan rumah rakyat gaya lama. Kamar mandi berada di daerah paling belakang, bahkan dahulu letaknya terpisah dengan rumah induk.

Meski teknologi struktur dan konstruksi berubah total, di kalangan rakyat, masih ditemukan rumah-rumah yang mengelompok dengan metoda struktur dan konstruksi lokal. Beberapa kelompok terdiri dari rumah-rumah bergaya kolonial yang berorientasi pada halaman bersama di tengah. Di ujung sebelah Barat terdapat langgar (mushola). Umumnya, yang tinggal dalam permukiman tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan. Pola lama itu sangat berbeda dengan pola baru yang jauh lebih individualistik: deretan rumah yang masing-masing berorientasi ke jalan. Tak ada lagi ruang bersama, tak ada lagi keakraban. Hilang sebuah eleman "cultural capital" (keterjalinan unsur-unsur budaya dalam masyarakat sebagai modal pembangunan) yang dalam folosofi planning posmodernis, merupakan salah satu indikator keberhasilan. Sayangnya, cultural planning belum dikenal dalam perencanaan pembangunan kita yang sarat bermuatan ekomomi.

Tampak bahwa instalasi "arsitektur kolonial" pada rumah rakyat terjadi dengan terlebih dahulu "meng-kolonial-kan" rumah pemimpin pribumi. Pilihan bentuk, langgam dan tipe adalah keputusan pribadi. Jika itu terjadi dengan sangat mudah di tingkat rakyat, bisa dipastikan ada yang memikat untuk diraih, yaitu prestise. Dan bisa dipastikan ada yang ditanggalkan dengan mudah pula: makna dan ide-ide. Misalnya, makna kerukunan dan ide pemakaian halaman bersama. Hal itu tanggal dengan mudah karena ide-ide kebijakan lokal (local wisdom) makin asing, apalagi makna di baliknya. Artinya mentalitas masyarakat telah berubah. Jarang disadari bahwa tugas budaya tokoh masyarakat atau pemimpin politik adalah mengarahkan pola pandang masyarakatnya. Ini yang membedakan pemimpin dan penguasa (politik). [Dari Tugas Sejarah Arsitektur 1 tahun 2005, Jurusan Arsitektur FTUB dibimbing oleh penulis; tulisan ini diedit dan ditambahi gambar oleh Galih W. Pangarsa].